Ancaman PM PNG Menyasar Papua ?

Oleh: Jaka Setiawan

Ancaman Perdana Menteri (PM) Papua New Guinea (PNG) John O’Neill yang akan mengusir Dubes RI dari Port Moresby dan akan membekukan semua hubungan diplomatik dengan Indonesia, dinilai banyak pihak sangat berlebihan. Reaksi PM O’Neill yang berlebihan itu muncul terkait dengan insiden di wilayah udara Indonesia pada 29 November 2011, saat TNI AU mengirim pesawat tempur untuk membayang-bayangi pesawat Falcon F900 yang menerbangkan Wakil PM PNG, Belden Namah karena telah memasuki wilayah udara Indonesia.

Ancaman John O’Neill, “bak petir di siang bolong” itu yang kemudian ditanggapi oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan menyebut Australia terlibat memanas-manasi pengusiran duta besar Indonesia di Papua Nugini. Pernyataan Kemenhan tesebut berangkat dari pemberitaan Radio ABC Australia yang melaporkan pertama kali, bahwa militer Indonesia memang sengaja melacak pesawat tersebut. Apakah angin permusuhan yang dilontarkan PNG ada kaitannya dengan kondisi Papua yang belakangan tidak stabil. Atau Australia sengaja menggunakan PNG sebagai alat diplomasi dan politik untuk memisahkan Papua dari NKRI.

PNG dan Australia Menyasar Papua

Pada tahun 1970-an Posisi PNG menjadi amat strategis sebagai surga untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam melakukan perlawanan bersenjata terhadap NKRI di Papua, maupun untuk melakukan gerakan diplomatis. Awal tahun 1980-an kehadiran OPM di PNG menyebabkan masalah pengungsi dan kekerasan di perbatasan. Daerah perbatasan PNG-Papua telah menjadi wilayah paling violent karena seringnya perang bersenjata antara OPM dan TNI. Seringnya kontak senjata di perbatasan Papua, antara OPM dan TNI, serta makin tegangnya hubungan antara kelompok OPM dengan pemerintah Indonesia, malah membuat PNG membukukan penjanjian keamanan dengan Australia pada tahun 1987. Dengan adanya kenjasama keamanan ini, Australia akan langsung bisa terlibat jika terjadi konflik bersenjata di perbatasan Papua-PNG.

Papua, mempunyai nilai strategis bagi Australia, baik yang berdimensi politik, ekonomi dan keamanan. Namun, Bagi Australia, keterlibatannya dalam konflik Papua lebih didasari oleh pertimbangan keamanan karena Papua dianggap sebagai mata rantai yang sangat essensial dalam garis pertahanan Australia. Papua dan khususnya PNG telah sekian lama berperan sebagai Buffer Zone bagi Australia dalam menangkal ancaman keamanan balk itu dan Jerman tahun 1880-an, Jepang pada Perang Dunia II dan tentunya dan ancaman komunisme yang disebarkan oleh Uni Soviet di wilayah Asia Tenggara. Maka, goncangan politik atau militer yang terjadi di Indonesia (Papua), akan sangat berpengaruh pada keamanan Australia.

Bahkan bila Papua merdeka menjadi sebuah negara, secara tradisional Papua akan cenderung tertarik ke dalam wilayah Pasifik yang dihuni oleh negara-negara berpenduduk ras Melanesia. Negara-negara Pasifik sendiri cenderung berada di bawah perlindungan dan pengaruh besar Australia. Jika Papua menjadi negara merdeka bukan tidak mungkin Papua akan lebih dekat ke Australia dan memerlukan penlindungan Australia. Dengan perhitungan ini, Papua akan sangat bergantung dengan Australia dan dengan leluasa Papua akan dijadikan sebagai Buffer Zone yang bisa dengan kuat menjaga wilayah Australia. Jadi sikap berlebihan Papua Nugini terhadap Indonesia akibat provokasi Australia tersebut harus dicurigai sebagai upaya merusak keutuhan integrasi NKRI dan harus dinilai sebagai upaya perang diplomatik untuk menyasar kemerdekaan Papua.

Waspada Diplomasi Kemerdekaan Papua

Kita bangsa Indonesia tentu ingat bagaimana pemerintah Australia berhasil memainkan proses referendum Timor Timur yang digelar PBB pada masa lalu. Guru Besar Ilmu Politik Singapore National University, Prof.Dr.Bilveer Sing yang banyak melakukan studi soal Timor Timur dan menulis buku berjudul: Timor Timur Indonesia dan Dunia Mitos dan Kenyataan, merinci pengkhianatan yang dilakukan Amerika dan Australia yang telah memaksa Indonesia untuk melakukan referendum dan ternyata referendum itupun direkayasa untuk kemenangan mereka. Bahkan pasca referendum Timor Timur, pemerintah Australia melalui departemen pertahannya membuat Task Force Papua yang dipimpin oleh Jenderal Peter Cosgrove, bersama tujuh staf ahlinya telah mengkaji permasalahan serta prospek kemerdekaan Papua. Pengalaman pahit lepasnya Timor Timur kini agaknya sedang digencarkan berlaku ulang kembali di Papua.

Keterlibatan PNG dan Amenika Serikat, Australia dalam konflik Papua harus menjadi kewaspadaan bagi Indonesia. Dalam teori politik tidak ada harga tetap, kita memiliki pengalaman lepasnya Timor Timur. Kita tidak boleh lupa bagaimana Amerika bersama Australia meng aneksasi kembali Timor Timur setelah menitipkannya kepada Soeharto. Rezim Soeharto pada 1975 tidak secuil kuku pun tertarik untuk meng aneksasi Timor Timur. Amerika dan Australia lah yang membujuk Soeharto menguasai Timor Timur dengan alasan ingin membendung teori domino meluasnya pengaruh Komunis oleh raksasa Cina.

Kini pasca berakhirnya perang dingin Cina menjadi salah satu negara dengan ekonomi dan militer terkuat. Dengan alasan untuk membendung hegemoni Cina di kawasan pasifik itulah, Amerika kemudian menempatkan 2.500 Marinir AS di Fort Robertson, Darwin Australia. Bagi Australia penempatan militer Amerika di Darwin dapat menjadi balance power di kawasan. Namun, pada kenyataannya memicu “ketegangan” dan “ketidakpercayaan” di wilayah tersebut, terutama bagi Indonesia (Papua).

Kita juga dapat melihat rentetan upaya diplomatik dan politik Amerika mulai dari menggelar pasukan pangkalan militernya di Darwin. Kemudian pergerakan Amerika diruang-ruang diplomatik dengan sepenuhnya terlibat dalam institusi multilateral di kawasan itu, seperti lobi di ASEAN yang dilakukan untuk membuka jalan AS Serikat dalam upaya untuk menguasai dan memenangkan berbagai kepentingannya, termasuk melepaskan Papua sebagaimana Timor Timur. Secara kongkrit diplomasi Amerika itu dapat kita lihat dari dinamika yang terjadi pada pertemuan Asia Pacific Economy Cooperation (APEC) di Honolulu, Hawaii.

Merlu Hillary Clinton mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan bagi Indonesia, yaitu menyatakan kekhawatirannya atas kekerasan dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Secara keras Hillary juga mengatakan perlu diadakan dialog dan reformasi politik untuk memberikan keinginan orang-orang Papua (merdeka-pen). Bagi Indonesia, sikap Amerika ini tidak bisa dipandang sebagai “kepedulian terhadap HAM” akan tetapi sudah merupakan intervensi nyata urusan dalam negeri Indonesia, khususnya mengenai Papua. Karena pernyataan tersebut muncul di forum yang tidak tepat (APEC). Pernyataan keras Hillary Clinton tersebut dilontarkan saat menjawab pertanyaan dari seorang mahasiswa dari Kepulauan Solomon, Derek Mane. Derek Mane, menanyakan bagaimana sikap AS pada isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua di Indonesia?”. Dari rangkaian kejadian tersebut tentunya kita bisa melihatnya sebagai early warning untuk tetap waspada dan siaga karena patut diduga ada operasi intelijen di Pasifik (Australia, PNG, Kep. Solomon) di bawah komando Australia dan pengawasan Amerika. Waspada Papua terancam lepas.

---

[*] Mahasiswa Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia/Sekertaris Umum BPL PB HMI/